Harap verifikasi akun kamu!Verifikasi
Mode Normal

Big Data Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

0 Komentar

Laporkan masalah

Laporkan Video ini
Apa yang terjadi?
Batal
SCTV Regional
Diunggah 16 Feb 2020

(14/2). (Foto: ist)
RMco.id Rakyat Merdeka - Eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo mendorong pemerintah menerapkan Big Data untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hal tersebut dikatakan Hadi saat menghadiri acara kongres Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP21) di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (14/2).

“Keadilan dan kemakmuran hanya dapat diwujudkan apabila berbagai kecurangan termasuk korupsi dapat diberantas secara sistemik. Menurutnya, kunci dari grand strategy ini terletak pada transparansi. Kendala utama tidak dapat terwujudnya transparansi bersumber pada kerahasiaan,” ujarnya.

Belajar dari sejarah, Hadi menjalankan grand strategy untuk menghapus kendala kerahasiaan dengan meluncurkan Reformasi Perpajakan Tahun 2001 yang terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002 dengan fokus utama pada pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan online antar unit-unit terkait. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Big Data.

Menurut dia, Big Data mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data-data finansial maupun nonfinansial di luar aparat pajak ke dalam Bank Data Pajak yang terpusat secara nasional. Lalu melakukan proses pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan SPT Wajib Pajak.

“Mekanisme ini membuat Direktorat Jendral Pajak mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi “terpaksa jujur” secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak namun juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk korupsi,” ujarnya.

Menurut dia, Big Data secara konsisten menjadi agenda dalam serangkaian UU APBN meliputi UU Nomor 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaraan (TA) 2003, UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN TA 2004, UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN TA 2005, dan UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN TA 2006.

Meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di mana antara lain memuat pasal Big Data, yakni pasal 35A, tapi untuk mewujudkan Big Data tidaklah mulus. Untuk itulah, ketika dia jadi Ketua BPK Periode 2009–2014, Hadi menyarankan pemerintah untuk melaksanakan kuasa Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, karena apabila tidak dilaksanakan, diduga melanggar Pasal 9 UUD 1945.

Komentar

default-user
Langganan untuk bisa berkomentar
    Verifikasi Akun Kamu..

    Kamu belum melakukan verifikasi akun. Silahkan periksa email Kamu dan ikuti langkah selanjutnya.

    Atau verifikasi melalui SMS

    VERIFIKASI SMS

    Dengan memverifikasi email, Anda dapat melakukan:

    • Upload vidio dengan ukuran yang lebih besar