Harap verifikasi akun kamu!Verifikasi
Mode Normal

Presiden Desak DPR Sahkan RUU TPKS, DPR: Musyawarah Mufakat Belum Terwujud, 1 Fraksi Menolak

0 Komentar

Laporkan masalah

Laporkan Video ini
Apa yang terjadi?
Batal
Kompas TV
Diunggah 6 Jan 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ganjalan di DPR adalah musyawarah mufakat yang belum terwujud karena satu Fraksi tegas menolak Undang-Undang ini terwujud, yakni Partai Keadilan Sejahtera.

Alasannya, aturan ini bisa membuka celah perzinahan dan seks bebas bila tak ada Undang-Undang yang melarang kedua hal tersebut.

Baca Juga Ketua Panja: RUU TPKS Lex Specialis, Jadi Tidak Mengatur Perzinahan yang Sudah Ada di KUHP di https://www.kompas.tv/article/248781/ketua-panja-ruu-tpks-lex-specialis-jadi-tidak-mengatur-perzinahan-yang-sudah-ada-di-kuhp

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan perempuan angkanya mencapai 8.800 kasus, dengan jenis kekerasannya didominasi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Sedangkan kekerasan pada anak tercatat ada 12.500 kasus dengan jenis kekerasan seksual yang mendominasi, yakni 45%.

Baca Juga Jaleswari soal RUU TPKS: Presiden Kosisten dan Komitmen Terhadap Isu Kekerasan Seksual di https://www.kompas.tv/article/248581/jaleswari-soal-ruu-tpks-presiden-kosisten-dan-komitmen-terhadap-isu-kekerasan-seksual

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/248967/presiden-desak-dpr-sahkan-ruu-tpks-dpr-musyawarah-mufakat-belum-terwujud-1-fraksi-menolak

Komentar

default-user
Langganan untuk bisa berkomentar
    Verifikasi Akun Kamu..

    Kamu belum melakukan verifikasi akun. Silahkan periksa email Kamu dan ikuti langkah selanjutnya.

    Atau verifikasi melalui SMS

    VERIFIKASI SMS

    Dengan memverifikasi email, Anda dapat melakukan:

    • Upload vidio dengan ukuran yang lebih besar